Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas utama dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Secara nasional, sejarah Satpol PP bermula pada masa awal kemerdekaan. Pada 10 November 1948, lembaga yang sebelumnya bertugas menjaga keamanan daerah berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Selanjutnya, pada 3 Maret 1950 dibentuk Kesatuan Polisi Pamong Praja untuk wilayah Jawa dan Madura. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam perkembangannya, kelembagaan Satpol PP mengalami berbagai perubahan nama dan organisasi hingga akhirnya menjadi bagian dari perangkat daerah sebagaimana dikenal saat ini.

Di Kota Kediri, keberadaan Satpol PP telah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dokumentasi Pemerintah Kota Kediri menunjukkan aktivitas Satpol PP telah ada sejak beberapa dekade lalu dan terus berkembang mengikuti kebutuhan serta peraturan perundang-undangan.

Secara kelembagaan, Satpol PP Kota Kediri antara lain diatur melalui Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2008, yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri.

Seiring perkembangan pemerintahan daerah, Satpol PP Kota Kediri terus meningkatkan perannya dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta pelayanan kepada masyarakat.

Dengan semangat profesional, humanis, dan responsif, Satpol PP Kota Kediri hadir untuk mewujudkan Kota Kediri yang aman, tertib, nyaman, dan kondusif.